Kalurahan Sidorejo

(Sidorejo,2026) Tim dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY melaksanakan kunjungan lapangan ke Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Rabu (21/01/2026), guna menindaklanjuti permohonan izin pemanfaatan tanah kalurahan untuk pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peninjauan ini merupakan bagian dari prosedur legalitas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan agar sesuai dengan regulasi tata ruang terbaru.

Dalam kunjungan tersebut, tim verifikasi fokus memastikan bahwa lahan yang diusulkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidorejo tidak melanggar kawasan deliniasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024, setiap pemanfaatan tanah kalurahan untuk kegiatan non-pertanian wajib mengantongi izin tertulis dari Kasultanan dan Gubernur DIY.

 

Dalam acara yang dihadiri Lurah, Tim Dispertaru DIY, DPTR Kabupaten Gunungkidul, Panewu Ponjong, Ketua KDMP Kalurahan Sidorejo, Ketua Bamuskal Sidorejo, Babinsa dan pamong kalurahan Sidorejo. Dalam arahannya, Tim Dispertaru DIY menyampaikan terdapat perbedaan nama persil dan luas lahan antara dokumen permohonan dan yang tercantum dalam Perkal Tanah Kas. Selain itu berdasarkan surah informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh FPRD Kabupaten Gunungkidul, lokasi yang dimohonkan masuk dalam kawasan resapan air sehingga pemanfaatan dilokasi tersebut diperbolehkan dengan syarat penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada. Rekomendasi tersebut harus diperhatikan saat proses pembangunan gerai KDMP.

 

Meski proses perizinan tanah kalurahan memerlukan waktu, pemerintah daerah mendorong agar pembangunan gedung tetap berjalan sesuai prosedur hukum untuk menghindari kendala sengketa di masa depan. Jika izin Gubernur telah terbit, KDMP Sidorejo ditargetkan segera memiliki bangunan permanen untuk mendukung berbagai unit usaha dan pelayanan anggota.